pp no 81 tahun 2012. Tipe Dokumen. pp no 81 tahun 2012

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 2012 No. PP No. 27 Tahun 2007, UU No. Kementerian Sekretariat Negara. (EPR) di Indonesia harus segera diterapkan sesuai dengan Pasal 14-16 PP No. 81 Tahun 2012: Judul: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. 5 Tahun 1990, UU No. Pejabat yang Menetapkan. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah, 1 TAHUN 2012. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 28 Tahun 2018; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. T. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81/PMK. Dari sisi peraturan perundang-undangan, munculah UU No. PP No. 9, LN. Bentuk. PP No. 97 Tahun 2017; PermenPU No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 T. Nomor. 188, TLN No. 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 7 ayat (5) Perpres No. bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan. Nomor Tambahan. Mudah, Cepat dan Akurat. Menurut laporan Menko . Tipe Dokumen. Tematik. 81 Tahun 2012;PP No. 201-212. anda. PP No. (PP) NO. a. Tentang : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. 18 Tahun 2008; UU No. PP No. Peraturan Perundang-undangan. Bentuk. NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI I. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan. Lampiran I – PP Nomor 81 Tahun 2012. Semarang: Universitas Diponegoro. Diunduh: 1x: Dilihat: 586x: File: Unduh : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Direktorat Pengurangan Sampahnomor 48 tahun 2o2o tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 tentang impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang a. 81. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 6608. 83, 8 HLM. Indonesia Tahun 1945; dan 2. 12 Tahun 2011; UU No. 87, TLN No. Judul. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perubahan. 010/2019 TENTANG BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN. Keterangan. 25 Tahun 1959, UU No. 4. 27 Tahun 2020; Permendagri No. 32 Tahun 2009; UU No. PMA No. Siaran Pers Akhir 2012;. 2016/NO. BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH. No. Undang - Undang (UU) RI No. PEMERINTAH PUSAT. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; PP No. 141, LL SETNEG : 3 HLM. Rumah Tangga. 1946 HPPN 1946 26 Sept. 81 Tahun 2015 Tentang Impor Danatau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sampah spesifik yang diatur dalam PP ini meliputi: sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung Limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik. E. Tempat Penetapan. : 133 - 134 11 No. PP No. pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. Lampung Barat No 8 Tahun 2016, Perda Kab. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau. 18 PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 18 19 PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 20 20 PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 27 . No. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif. 81 Tahun 2014 Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum DETAIL PERATURAN Abstrak. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan . Pemrakarsa. E. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip reduce, reuse, dan. ID. Jenis/Bentuk Peraturan. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012. Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Source language. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. UMUM : Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang. 23 Tahun 2014 std UU No. NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA TINDAKAN PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN BUPATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 81 Tahun 2012, maupun PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kenavigasian. 18 Tahun 2008; UU No. U. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan. 2012 No. 2019/NO. 43 Tahun 1980 (X) PP No. PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS. Muatan pokok yang utama diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini, yaitu: 1) memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen,. JDIH - Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RIPP_NO_81_TAHUN_2012. E. 3. NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Minat Ilmu PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu disesuaikan ; d. Terima kasih sudah berkunjung. Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);. 2021/No. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 89 . U. 160, TLN No. 16, TLN No. Pengurangan sampah seperti yang di jelaskan di dalam UU maupun PP yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan Presiden (PERPRES). 2012. Peraturan Perundang-undangan. PP NO 81 TAHUN 2012 (Tentang Sampah) PP NO 81 TAHUN 2012 (Tentang Sampah) Rizkyah Nur Annisa. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penjelasan Atas PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522, agar setiap orang. E. 9/2012. 39 Tahun 2014, PP No. Selain dengan penggunaan plastik biodegradable, penurunan jumlah penggunaan kantong plastik dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. (2009). Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen JDIH - Gedung Djuanda I Lt. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan T. PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. 10 Tahun 2012. 1. id : 6 hlm. Judul. 800/ounces dikenakan tarif royalti. 36, TLN No. 000. WALHI Menuntut Pemerintah Indonesia Untuk Segera Menghentikan Praktik Liberalisasi Agraria Senin, 25 September 2023 . Indonesia, Pemerintah Pusat. UUD 1945 Pasal 18 ayat 6;UU No. 196, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman. 188, 2012 LINGKUNGAN HIDUP. 23 Tahun 2014, PP No. satunya tentang sampah, dalam UU No. 2000 No. 81 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Usaha Tani. Tipe Dokumen. Indonesia, Pemerintah. 81 tahun 2019, tarif royalti batu bara yang berlaku saat ini terdiri dari dua jenis, yaitu 13,5% untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dan 3%, 5%, 7% bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), tergantung tingkat kalori. Pencarian peraturan berdasarkan kata kunci, nama entitas, tahun,. Perubahan Ketiga . Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Status: Hanya untuk pelanggan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Ditetapkan: 12 Oktober 2012 Berlaku: 15 Oktober 2012 Sembunyikan Peraturan Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait Daftar Isi Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga: T. 191, LL SETKAB : 179 HLM. 8. (PP) NO. 12 Oktober 2012: Sumber: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188: Subjek: SAMPAH - RUMAH TANGGA:. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah. PP_NO_81_TAHUN_2012. e. 81 Tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga DETAIL PERATURAN Abstrak. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum: 2021: Peraturan Menteri: PM 21 TAHUN 2021. 247, TLN No. 2012 Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tahun 1983 Nomor 51, Tam. Dari sisi peraturan perundang-undangan, munculah UU No. 14 Th. 32 Tahun 2009; UU No. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010. Detail Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada. I.